Pemerintah Provinsi Gorontalo meminta kepada Tim Kunjungan Kerja Komisi VIII DPR RI ke Provinsi Gorontalo untuk memperjuangkan Program Keluarga Harapan (PKH) dan Program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Gorontalo.

    Hal tersebut disampaikan Gubernur Gorontalo Ruslie Habibie saat pertemuan dengan Tim Kunjungan Kerja Komisi VIII  ke Provinsi Gorontalo yang dipimpin Wakil Ketua Komisi VIII Gondo Radityo Gambiro di Gedung Wanita Balelimbui, Gorontalo, Senin malam (16/4)

"Kami harapkan saat pembahasan anggaran di pusat, Gorontalo mendapatkan prioritas," kata Ruslie.

Kepala Dinas Sosial Provinsi Gorontalo Baihaki Natsir yang turut hadir pada pertemuan tersebut, menjelaskan masih ada satu kabupaten yang belum mendapatkan program PKH yaitu Pohuwato.

Untuk Program KUBE, dijelaskan bahwa masih banyak masyarakat Gorontalo yang tinggal di bukit-bukit, jika tidak di relokasi dikhawatirkan banyak terjadi penggundulan hutan akibat ladang berpindah sehingga dapat mengakibatkan longsor.

"Kami juga telah mengusulkan 1000 rumah layak huni, karena faktanya masyarakat Gorontalo mayoritas memiliki rumah kurang layak," kata Baihaki.

"Setiap program telah kami usulkan dengan melampirkan proposal by name, by photo," tambahnya.

Ketua Tim Gondo Radityo Gambiro menjawab bahwa APBNP 2012 sudah ditetapkan, namun Komisi VIII berjanji akan mempertanyakan hal tersebut saat Rapat Kerja dengan Kementerian Sosial.

Anggota Tim Komisi VIII  dari PKS Jajuli Juwaeni menjelaskan bahwa dalam pembahasan APBNP tidak ada anggaran tambahan baik untuk PKH ataupun KUBE. Fokusnya kemarin untuk mengantisipasi jika BBM naik.

Sedangkan untuk PKH ada tambahan 591, tapi itu untuk menambah indeks. Namun demikian menurutnya berbagai masukan yang disampaikan akan menjadi perhatian Komisi VIII. (sc)